PASER – Pemerintah Kabupaten Paser kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pernyataan profesional tertinggi atas kewajaran laporan keuangan pemerintah ini merupakan opini WTP ke-13 yang diperoleh pemerintah daerah secara berturut-turut sejak tahun 2014 lalu.
Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, yang mewakili Bupati Paser dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Senin, (25/05/2026). Menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Paser yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, perolehan opini WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut ini bukan hanya sekedar penghargaan, tapi menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah cerminan dari komitmen, integritas, dan kerja keras seluruh OPD dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Wabup Ikhwan, bahwa untuk mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade bukanlah hal yang mudah, karena dinamika aturan pengadaan dan pengelolaan keuangan yang terus berkembang menuntut kedisiplinan tinggi dari setiap instansi.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser, Dharni Haryati, memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus mempertahankan predikat tertinggi yang diperoleh dalam audit keuangan ini, dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti beberapa rekomendasi dan catatan yang diberikan oleh BPK, agar administrasi di masa mendatang lebih biak.
“Beberapa catatan rekomendasi dari BPKakan segera ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, agar kedepannya Laporan Keuangan kita menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, yang turut hadir dalam acara penyerahan LHP BPK tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah.
“Ini adalah bukti sinergi yang apik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal pelaksanaan APBD,” pungkasnya. (ADV)
Pewarta: Nash
