PASER – Peristiwa bencana alam banjir yang merendam sejumlah Kecamatan di Kabupaten Paser, jadi keluhan sejumlah pihak. Keluhan itu bahkan diimplementasikan masyarakat setempat dengan menggelar aksi unjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.
Mereka menuntut keseriusan Pemkab dalam penanganan banjir. Pasalnya, peristiwa banjir kerap terjadi bahkan setiap tahun dan dianggap tanpa solusi oleh pihak yang berkewajiban mengentaskan masalah tersebut.
“Kami belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani banjir,” tegas Koordinator Aksi, Ahmad Rano di tepi jalan halaman Kantor Bupati Paser, Senin (20/32023).
Menurut pendemo, Pemkab Paser tidak belajar dari peristiwa banjir tahun-tahun sebelumnya. Bahkan masalah banjir yang terjadi di Kabupaten Paser sempat jadi perhatian nasional tepatnya pada 2021 lalu. Meski sudah sering dibahas, namun tindakan atas bencana itu tidak mengubah keadaan.
“Mengenai sebab banjir, sebenarnya sudah sering dibahas pada Rapat Dengar Pendapat di DPRD, dengan mengundang OPD terkait. Harusnya sudah ada penanganan serius sebelum banjir kembali terjadi,” ucapnya.
Pihaknya juga menganggap penanganan terhadap bencana banjir oleh Pemkab Paser terlalu lambat. Walau bantuan sosial terhadap warga terdampak banjir melimpah, namun hal itu dianggap bukan bagian dari penyelesaian masalah.
“Mestinya sudah bisa memperkirakan dampak dan penanganannya karena paska banjir besar tahun lalu, pemerintah daerah sudah melakukan pemetaan atau mitigasi bencana,” lanjutnya.
Tidak hanya menyindir lambatnya kinerja Pemerintah, aksi yang mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan itu turut menyinggung ketidakhadiran Bupati Paser, Fahmi Fadli, melalui sebuah poster bertuliskan “Rakyat Susah Bupati Keluar Daerah” di tengah musibah yang sedang diderita warganya.
Untuk diketahui, banjir mulai terjadi sejak Selasa (14/3/2023) lalu. Sementara Bupati Paser terdeteksi melangsungkan perjalanan dinas ke DKI Jakarta, sejak Jumat (17/3/2023) dalam agenda penandatangan MoU dengan PT. Elang Mahkota Teknologi (EMTEK).
“Saya mengapresiasi Kapolres Paser dan Dandim 0904 Paser, yang langsung turun ke lapangan memantau banjir dan memberikan bantuan,” tegasnya.
Dalam aksi unjuk rasa itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya, datang menemui pendemo dan memberi penjelasan, bahwa salah satu faktor bencana banjir yang terjadi, akibat curah hujan yang sangat tinggi selama sepekan terakhir.
Menurut Katsul, akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan aliran Sungai Telake di Kecamatan Long Kali meluap. Adapun faktor lain diakibatkan kegiatan pembukaan lahan di daerah perbatasan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara. Sementara batas wilayah hingga ini belum juga terselesaikan.
“Kita lihat nanti. jika memang aktivitas berada di wilayah kita, tentu Pemda akan melakukan upaya pengendalian. Tentu ada kendala yang dihadapi sementara dampaknya mengakibatkan air permukaan Sungai Telake yang melintas beberapa desa menjadi naik,” bebernya.
Tidak hanya di tepi jalan depan Kantor Bupati Paser, pendemo juga beranjak ke Sekretariat DPRD Kabupaten Paser. Pendemo mendesak agar DPRD setempat memanggil para pihak swasta dalam membahas penanganan banjir.
Kehadiran Forum CSR di Kabupaten Paser dianggap perlu untuk membahas persoalan tersebut, agar penanganan bencana alam memiliki perhatian yang sama dengan yang lainnya. Bukan tanpa alasan, aktivitas perusahaan juga dianggap sebagai salah satu masalah banjir.
Diketahui hingga kini banjir turut merendam beberapa Kecamatan yakni Long Kali, Muara Komam, Paser Belengkong dan Tanah Grogot.
Bantuan terhadap warga terdampak terus berdatangan. Belum ada korban jiwa akibat bencana ini, namun aktivitas warga terhambat. (bs)
