SAMARINDA – Bola panas penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kini mengarah kepada Fraksi Golkar. Namun, Golkar menegaskan tidak akan menginisiasi penggunaan hak interpelasi terkait polemik yang sebelumnya berkembang melalui usulan hak angket.
Sikap tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).
Menurut Sarkowi, sejak awal Golkar memandang hak interpelasi sebagai bentuk kompromi yang dapat menjembatani berbagai kepentingan politik sekaligus tetap berada dalam koridor hukum dan tata tertib yang berlaku.
“Yang disampaikan kawan-kawan dari Golkar, termasuk saya, interpelasi itu bentuk kompromi. Karena ada aspirasi masyarakat yang meminta penggunaan hak pengawasan dalam bentuk angket. Kami melihat dengan pertimbangan hukum, harmonisasi, dan pertimbangan politik, yang lebih pas itu interpelasi,” ujarnya.
Namun hingga kini, kelompok pengusul tetap konsisten membawa opsi hak angket ke rapat paripurna meskipun agenda tersebut belum berhasil berjalan sesuai rencana.
Karena itu, Golkar memilih mempertahankan posisi awalnya sebagai pihak yang menawarkan jalan tengah, bukan sebagai penggerak utama penggunaan hak interpelasi.
“Nah, kalau sekarang ditanya kenapa Golkar tidak mengusung interpelasi, ya kembali ke alasan awal. Posisi kita ini memberikan kompromi. Jadi kita menunggu,” katanya.
Sarkowi menjelaskan, logika politik yang dibangun Golkar cukup sederhana. Apabila pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan hak angket bersedia menurunkan usulan menjadi hak interpelasi, maka ruang dialog masih terbuka.
“Kalau kawan-kawan yang mengusung angket kemudian mau menurunkan ke interpelasi, mari kita bicara. Tapi kalau mereka tetap angket terus, lalu kami diminta mengusung interpelasi dan mencari dukungan fraksi lain, itu tidak mungkin. Karena posisi kami memang menawarkan kompromi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi memastikan Golkar tidak akan menjadi penginisiasi hak interpelasi. Meski demikian, peluang dukungan tetap terbuka apabila usulan tersebut datang dari pihak lain dan memperoleh kesepahaman politik yang lebih luas.
“Kalau mengajukan, Golkar tidak mengajukan. Tidak menginisiasi. Tapi kalau ada yang menginisiasi, kami akan bicarakan dengan teman-teman di fraksi,” ujarnya.
Secara pribadi, Sarkowi mengaku akan mendorong pembahasan di internal Fraksi Golkar apabila kelompok pengusul hak angket bersedia mengubah langkah politiknya menjadi hak interpelasi.
“Kalau yang selama ini mengusung angket kemudian menurunkan ke interpelasi, saya akan ikut bicara kepada teman-teman di internal fraksi supaya kita terima. Tapi itu pendapat pribadi saya, saya tidak bisa mengatasnamakan teman-teman yang lain,” tutup Sarkowi. (MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.
