SAMARINDA – Kalimantan Timur bersiap menghadapi perubahan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah beberapa tahun menikmati lonjakan pendapatan yang ditopang sektor pertambangan dan tingginya dana transfer pusat, kemampuan fiskal daerah pada 2027 diproyeksikan hanya mencapai Rp12,1 triliun. Jika angka tersebut bertahan hingga APBD disahkan, maka untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Kaltim resmi meninggalkan era anggaran jumbo.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2027. Dibandingkan APBD Perubahan 2023 yang mencapai Rp25,32 triliun, kemampuan fiskal daerah diperkirakan menyusut lebih dari Rp13 triliun atau sekitar 52 persen.
Kondisi itu membuat DPRD Kalimantan Timur mulai menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD, diminta bersiap menghadapi ruang fiskal yang jauh lebih sempit, tanpa mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penurunan Fiskal Berlangsung Bertahap
Perjalanan APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam.
Pada 2021, APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp11,4 triliun, saat daerah mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Memasuki 2022, kemampuan fiskal meningkat menjadi sekitar Rp14,9 triliun seiring membaiknya harga komoditas dan meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Puncaknya terjadi pada 2023. Melalui APBD Perubahan, nilai anggaran melonjak hingga sekitar Rp25,32 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Kalimantan Timur. Lonjakan tersebut ditopang tingginya harga batu bara dunia, meningkatnya penerimaan sektor migas, serta besarnya transfer pemerintah pusat.
Namun kondisi itu tidak berlangsung lama.
Pada 2024, APBD turun menjadi sekitar Rp20,68 triliun. Tahun berikutnya, APBD murni 2025 ditetapkan sekitar Rp21 triliun dan meningkat menjadi Rp21,74 triliun melalui APBD Perubahan.
Memasuki 2026, penurunan semakin terasa. APBD turun menjadi Rp15,15 triliun atau berkurang sekitar Rp6,6 triliun dibanding APBD Perubahan 2025.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya pendapatan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer pemerintah pusat.
Kini, dalam pembahasan awal KUA 2027, kemampuan fiskal kembali diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap sektor sumber daya alam. Ketika harga komoditas melemah dan transfer pusat ikut menurun, kemampuan belanja pemerintah daerah pun langsung terdampak.
DPRD: Semua Harus Bersiap
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pembahasan awal KUA 2027 masih menggunakan prognosis yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski demikian, seluruh asumsi akan dikaji secara mendalam sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya.
“Kita percaya sama prognosis daripada TAPD, tapi dewan juga akan mengoreksi itu,” ujar Ekti usai rapat pembahasan KUA APBD 2027, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, dampak penurunan kemampuan fiskal akan dirasakan seluruh perangkat daerah.
“Semuanya turun. Anggaran DPRD turun, anggaran OPD semua turun. Tahun 2027 kita mulai dengan proses kemandirian,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa seluruh OPD harus mulai menyesuaikan pola penyusunan program dengan kondisi keuangan yang jauh berbeda dibanding beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, Ekti menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena kemampuan fiskal menurun.
“Semua berproses sesuai RPJMD. Kalau tidak masuk dalam RPJMD, tentu kita protes,” tegasnya.
Ia mengakui sejumlah program prioritas kemungkinan akan mengalami penyesuaian.
“Ya, tentu dengan anggaran yang sedikit, visi misi itu juga akan menyesuaikan. Semua OPD juga berkurang. Tapi ini baru pembahasan pertama, nanti masih ada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Ekti memastikan pembahasan APBD 2027 masih akan berlangsung cukup panjang. Seluruh fraksi akan mencermati setiap komponen belanja agar anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
“Di Banggar semua keterwakilan tujuh fraksi ada. Orang-orang hebat semua. Tentu kita akan membongkar semuanya, termasuk soal Bankeu yang masih belum jelas,” katanya.
Ia juga meluruskan informasi mengenai rencana kunjungan DPRD Kaltim ke Komisi XI DPR RI yang sempat disebut batal.
“Bukan ditolak. Mereka hanya minta dijadwalkan ulang karena sedang ada agenda lain. Jadi kita masih akan tetap ke sana,” tutupnya.
Menyusun Ulang Prioritas Pembangunan
Proyeksi APBD sebesar Rp12,1 triliun masih merupakan angka awal dalam pembahasan KUA 2027 dan masih dapat berubah mengikuti perkembangan pendapatan daerah maupun besaran transfer dari pemerintah pusat.
Namun, angka tersebut sudah menjadi gambaran bahwa Kalimantan Timur memasuki fase baru pengelolaan keuangan daerah. Jika selama beberapa tahun terakhir pemerintah memiliki ruang fiskal yang luas untuk membiayai berbagai program, maka mulai 2027 fokus bergeser pada efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah dan DPRD dituntut lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dipastikan akan menjadi fokus utama, sementara belanja yang tidak mendesak berpotensi dikurangi agar pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.
