SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Rp 17,1 triliun pada 2023 menjadi Rp 20,67 triliun pada 2024. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari postur APBD juga mengalami kenaikan.
Melihat hal tersebut, anggota DPRD Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir, meminta pemanfaatan APBD Kaltim harus tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan. Menurutnya, besaran anggaran untuk pendidikan tersebut benar-benar harus tepat sasaran.
“Anggaran pendidikan yang besar harus terencana dengan baik, sehingga belanja pendidikan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” tegasnya.
Sutomo Jabir mengungkapkan, infrastruktur pendidikan di Kaltim banyak yang belum layak atau bahkan belum dibangun untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar (rombel). Di sejumlah kabupaten/kota katanya, masih banyak siswa yang tidak bisa belajar dengan baik, karena keterbatasan ruang kelas.
Bahkan ironinya ada sekolah yang harus melakukan proses belajar mengajar di balai desa. “Program prioritas wajib belajar 12 tahun. Namun di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau tak ada satupun sekolah tingkat SMA,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Harus menjamah sekolah di wilayah pelosok atau pedalaman agar serapan anggaran pendidikan tak hanya fokus di wilayah perkotaan.
“Anggaran pendidikan sekitar Rp 4 triliun , jangan hanya diprioritaskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan. Ibaratnya api yang jauh dari panggangan,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/rp)
