PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser kembali mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selaras.
Pasalnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Paser menemukan ketidaksesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Paser 2024 dengan Nota Keuangan, saat pembahasan beberapa waktu lalu.
“Sehingga ke depan, kami meminta kepada Pemkab agar perubahan data seperti ini harus dikoordinasikan terlebih dahulu secara bersama-sama, sehingga pada saat pembahasan tidak terdapat lagi perbedaan data,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Dian Yuniarti.
Selain itu, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser, disarankan untuk menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan terkait perubahan anggaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal penetapan pagu anggaran pada beberapa perangkat daerah strategis, DPRD Kabupaten Paser juga menekankan agar proses penetapannya mempertimbangkan realisasi fisik dan realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran berjalan.
Menurut Dian, dengan realisasi fisik yang rendah, hal ini berpotensi membuat beberapa paket pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dan kemungkinan akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
“Dengan kondisi seperti itu, dapat menyebabkan beban anggaran yang semakin berat pada perangkat daerah tersebut,” katanya.
Sementara itu, terkait penundaan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan kurangnya pagu anggaran pada beberapa paket pekerjaan, DPRD Kabupaten Paser menekankan kepada Pemkab Paser agar lebih cermat dalam melakulan analisis kebutuhan pagu anggaran.
“Khususnya pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur jembatan, yaitu dengan mempertimbangkan pelaksanaan tahapan perencanaan pada tahun sebelumnya, sehingga tidak ada lagi penundaan pelaksanaan akibat kurangnya pagu anggaran,” pungkasnya. (adv/bs)
