PASER – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Paser meminta seluruh nahdliyin untuk bijak menyikapi tahun politik yang akan datang, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ketua Tanfidziyah PCNU Paser, Khoirul Huda, yang akrab disapa Ustaz Huda, menginginkan agar warga NU menjadi dewasa dan cerdas dalam berpolitik.
Karena itu, ia berharap bahwa tidak akan ada warga NU yang memilih untuk tidak memilih (golput) saat pesta demokrasi berlangsung.
“Kami tidak ingin melihat warga NU golput. Kami berharap partisipasi mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap negara,” ujar Huda pada Minggu (3/9/2023).
Huda menekankan bahwa hak pilih akan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik dalam Pemilu. Menurutnya, penting bagi pemilih untuk bijak dalam memilih, dengan mempertimbangkan hati nurani mereka dan memilih calon pemimpin yang dianggap mampu membawa kemaslahatan bagi umat.
“Kita harus cerdas dalam memilih dan memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingan umat dan membawa kemaslahatan,” pesannya.
Huda juga menegaskan bahwa NU memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap nahdliyin untuk menentukan pilihan mereka sendiri dalam pemilu. NU diakui memiliki variasi politik yang berbeda, terutama di Kabupaten Paser.
“Kami memberikan kebebasan dan tidak memberikan instruksi kepada warga NU untuk memilih partai tertentu,” tegas Huda.
Pengurus NU di Kabupaten Paser, hingga tingkat desa, telah berperan aktif dalam mensosialisasikan kesadaran politik. Untuk memastikan bahwa nahdliyin yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan memahami mekanisme pemilu, NU menyelipkan wawasan politik dalam berbagai kegiatan pengajian.
Pasalnya, para nahdliyin yang sebagian besar tersebar di wilayah pedesaan, diakui Huda cukup banyak yang belum terlalu paham mengenai mekanisme pemilu. Secara tidak langsung, PCNU turut memberikan edukasi terhadap nahdliyin.
“Kita masukkan pendidikan politik di kalangan ibu-ibu.Termasuk pemahaman mengenai DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD hingga Pilpres. Ini dimaksudkan untuk membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” pungkasnya. (bs)
