PASER – Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyampaikan pandangan umumnya terhadap Note Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Paser tentang APBD Kabupaten Paser 2024.
Penyampaian tersebut dilakukan seusai Bupati Paser, Fahmi Fadli, membacakan pidatonya dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Paser melalui rapat paripurna di Gedung Baling Seleloi, Senin (16/10/2023).
Dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Paser, Indra Pardian menyampaikan, setelah membaca dan mencermati penyampaian tentang Nota Keuangan Raperda APBD, ada beberapa yang menjadi catatan penting.
“Penyusunan APBD Tahun 2024 harus sejalan dengan upaya Pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, segala aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang engacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, guna mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat dan komunitas, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser harus memberi ruang tumbuhnya inovasi dari berbagai sektor produktif.
“Serta memprioritaskan program-program yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat, terutama pendidikan dan kualitas layanan kesehatan,” tambahnya.
Fraksi PKB Paser juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Paser yang telah menyelesaikan tahapan perencanaan pembangunan daerah untuk 2024 sesuai batasan waktu yang telah ditentukan oleh regulasi.
Terlebih, rencana APBD Kabupaten Paser pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp3,9 triliun lebih. “Kami berharap agar besarnya anggaran itu dapat menyelesaikan target pembangunan daerah, khususnya target yang belum tuntas,” harapnya.
Mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan berdampak pada daerah sekitar, utamanya Kabupaten Paser. Pihaknya menegaskan agar nantinya turut berperan serta dalam percepatan pembangunan yang mencakup semua aspek pembangunan.
“Mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, SDM dan permintaan hasil pertanian dan perternakan,” tandas Indra.
Selain itu, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Paser meminta agar Pemkab Paser menyiapkan strategi dalam bentuk program di 2024, guna menangkap berbagai peluang sebagai mitra strategis IKN Nusantara.
Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Paser, yang diwakili Lamaludin mengatakan, pada prinsipnya pihaknya dapat memahami struktur RAPBD 2024 yang di fokuskan untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas pembangunan.
“Hal itu dapat terlihat dari postur rancangan APBD 2024 melalui besaran belanja modal untuk jalan dan jembatan senilai Rp1 triliun lebih, dan belanja modal gedung bangunan senilai Rp 254 miliar lebih,” terangnya.
Fraksi Demokrat Paser berpendapat, besaran anggaran untuk belanja modal tersebut benar-benar dapat memberikan efek positif kepada masyarakat Kabupaten Paser terutama untuk mengatasi kesenjangan Pembangunan antar desa dan kota.
Hanya saja, Fraksi Demokrat ingin mendapatkan penjelasan terkait besaran kerangka anggaran belanja modal tersebut terutama pada belanja modal jalan dan jembatan. Selain itu, belanja modal gedung dan bangunan, yang dilihat dari segi kajian teknis dan ilmiah.
“Apakah ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan karena tahun ini pada laporan realisasi semester pertama pada sub kegiatan belanja modal ini masih sangat rendah,” singgungnya.
Pihaknya memintas kepastian dari Pemkab Paser, agar kondisi seperti itu tidak akan terulang kembali di 2024. Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Paser, Sutarno mengatakan, ada beberapa catatan penting yang perlu sampaikan karena APBD 2024.
“Dari nota keuangan yang Bupati Paser sampaikan, kami mencatat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami perubahan dari 1-1,5 persen di tahun 2023 menjadi 1-2 persen untuk tahun 2024,” terangnya.
Sementara di sisi lain, Fraksi Golkar mendapatkan data bahwa tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,88 persen tahun 2022, tahun ini menjadi 4,5 persen, dan proyeksi tahun 2024 mencapai 3,9 persen.
Pihaknya mempertanyakan strategi dari Pemkab Paser, dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemda Paser.
“Apalagi diperhadapkan dengan situasi ekonomi global yang kurang kondusif saat ini, khususnya sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mencermati target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser yang mengalami perubahan. Mulanya di angka 9,43 persen tahun 2022, tahun ini di angka 8,8 persen dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 9 persen.
“Meningkatnya target tersebut, membuat Fraksi Golkar ingin mengetahui alasan dari Pemkab Paser yang menaikkan angka tingkat kemiskinan di tahun 2024,” katanya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Paser, Yairus Pawe, menyinggung proyeksi pajak daerah senilai Rp36 miliar lebih. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding proyeksi pajak daerah pada perubahan APBD Tahun 2023 yang nilainya mencapai Rp97 miliar lebih.
“Kami mempertanyakan mengapa proyeksi pajak daerah tersebut mengalami penurunan,” sebutnya.
Selain itu proyeksi retribusi daerah pada APBD 2024, juga tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan proyeksi retribusi daerah pada perubahan APBD Perubahan tahun 2023. Hal itu turut dipertanyakan.
“Kami mempertanyakan upaya dari Pemda Paser dalam meningkatkan capaian kinerja retribusi daerah, dan bagaimana implementasi dari Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah disahkan,” singgungnya.
Sementara Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Paser Aji Jarnawi, menyinggung soal SILPA yang diproyeksikan pada Raperda APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp600 miliar. Angka itu dinilai mengalami penurunan dibandingkan angka SILPA 2023 senilai Rp 966 miliar lebih.
“Pada IPM tahun 2024 di angka 74 persen, kami menanyakan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menaikkan IPM khususnya target di bidang pendidikan yakni proyeksi angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah,” tandasnya.
Dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Paser, Sri Nordianti, mempertanyakan terkait pertimbangan Pemkab Paser dalam memproyeksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser.
“Kami menginginkan penjelasan dari Pemkab Paser terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi Paser tahun 2024 di angka 1 sampai 2 persen dari capaian tahun 2022 di angka 1,09 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga menginginkan penjelasan mengenai belanja moda. “Kami ingin ada penjelasan soal belanja modal tanah seniai Rp 24 miliar lebih dan belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp 254 miliar lebih,” tandasnya. (ADV/BS)
