PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menunjukkan komitmennya dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) secara tepat waktu, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Selasa (31/3/2026).
Penyerahan LKPD yang dilakukan secara langsung oleh Bupati Paser tersebut, merupakan bagian dari upaya Pemkab Paser dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser, Nur Asni, mengungkapkan bahwa penyampaian LKPD tahun ini dilakukan secara serentak bersama 11 pemerintah daerah lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah penyerahan LKPD unaudited, maka tahap selanjutnya tim pemeriksa dari BPK dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan terinci pada awal April, sekitar tanggal 5 atau 6, dengan durasi kurang lebih 35 hari.
“Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar BPK dalam menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekaligus menentukan opini atas laporan keuangan daerah,” katanya, Rabu (1/4/2026).
Pemkab Paser sendiri menargetkan kembali meraih opini WTP, dengan harapan jumlah temuan dan rekomendasi dapat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu ia berharap, seluruh perangkat daerah telah menyampaikan dokumen secara lengkap.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan dokumen secara lengkap, tepat waktu, dan akurat sesuai permintaan BPK,” tambah Nur Asni.
Ia juga menegaskan bahwa arahan Bupati Paser sangat jelas, yakni seluruh perangkat daerah diminta untuk bersinergi dan bekerja sama secara maksimal dalam menyiapkan dokumen pendukung selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kerja sama tim menjadi kunci agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Intinya, kita siap menyambut pemeriksaan terinci dengan persiapan yang matang,” pungkasnya.
Pewarta: Nash
Editor : Muhammad Rafi’i
