DPRD Paser Desak Penyelesaian Temuan BPK Terkait Manajemen Aset Daerah

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyoroti serius temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur terkait lemahnya pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024, khususnya menyangkut tata kelola dan pencatatan aset.

Wakil Ketua DPRD Paser, Zulkifli Kaharuddin, menyebut terdapat delapan OPD yang menjadi perhatian utama karena memiliki nilai aset besar dan porsi anggaran signifikan dalam struktur APBD.

“Karena aplikasinya masih baru, semua OPD terdampak. Namun yang paling menonjol ada delapan OPD, karena memiliki jumlah aset cukup besar dan postur APBD yang tinggi,” kata Zulkahar akrabnya, Senin (26/1/2026).

Terkait temuan tersebut, diketahui bahwa masing-masing OPD telah melakukan langkah perbaikan dan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi hingga penginputan data ke aplikasi Elektronik Barang Milik Daerah (e-BMD) sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Baca Juga:   BPBD Usulkan Jembatan Penghubung untuk Mitigasi Bencana

“Dari laporan yang disampaikan, progresnya sudah cukup baik. Saat ini hanya menyisakan proses input ke e-BMD,” ujarnya.

Secara umum, penyebab munculnya temuan BPK tersebut disebabkan oleh operator OPD yang belum terbiasa menggunakan aplikasi e-BMD, yang merupakan sistem baru dalam pengelolaan aset daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah melaksanakan pelatihan kepada seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman teknis penggunaan aplikasi tersebut.

“Karena ini aplikasi baru, jadi masih perlu banyak sosialisasi. Bagian aset juga sudah menggelar workshop yang diikuti oleh perangkat daerah, terkait aplikasi itu,” jelasnya.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, delapan OPD tersebut diketahui belum menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025, sehingga menjadi perhatian khusus DPRD Paser untuk segera dituntaskan.

Pewarta: Nash
Editor : Nicha R

BERITA POPULER