PASER – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hamransyah, menerima aspirasi masyarakat terkait rencana penetapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tujuan program transmigrasi.
Aspirasi ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Paser lantaran menerima keluhan dari masyarakat yang merasa keberatan dan menolak terhadap program kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Menurut Hamransyah, penolakan ini merupakan hal yang wajar. Ia menilai masyarakat memiliki alasan kuat, terutama karena minimnya ketersediaan lahan di Kabupaten Paser dan adanya penguasaan lahan oleh perusahaan.
“Seringkali terjadi tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi yang memicu konflik, ini juga yang dikhawatirkan masyarakat,” Kata Hamransyah, Senin (18/8/2025).
Sebagai wakil rakyat, Hamransyah menekankan peran DPRD untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada instansi atau kementerian terkait. Ia juga mengimbau agar masyarakat menyalurkan aspirasi dengan cara yang baik, aman dan damai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat yang diatur dalam undang-undang,” katanya.
Rencananya, masyarakat akan menggelar aksi di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Hamransyah berharap aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan damai.
Program transmigrasi dan potensi konflik 2025 akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pembukaan lapangan kerja dan pengembangan kawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Selain itu, ada juga program prioritas seperti Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Menanggapi hal ini, Hamransyah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser lebih cermat dalam menentukan wilayah transmigrasi agar tidak memicu konflik sosial.
“Kemungkinan masyarakat menginginkan agar pemerintah lebih memperhatikan perihal transmigrasi lokal,” pungkasnya. (TW/Adv)
