PASER – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Paser menyampaikan pemandangan umum terhadap Penjelasan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Paser, Arlina, menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam penyusunan perubahan APBD tahun 2025. Namun, ia juga menegaskan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Perhatian itu agar anggaran yang dirancang benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Paser. Arlina menekankan pentingnya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.
Ia mengajak Pemkab Paser untuk terus menggali potensi PAD secara inovatif dan kreatif, tanpa memberikan beban tambahan yang memberatkan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi.
“Kami mendorong untuk menggali potensi PAD secara kreatif dan transparan, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Semua harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi,” ujar Arlina.
Lebih lanjut, Arlina menjelaskan bahwa dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa belanja daerah harus benar-benar difokuskan pada program-program prioritas.
Program priorita yang dimaksud, dapat memberikan dampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut harus menyentuh berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama, karena ini merupakan fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar perlu dipercepat agar aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dapat meningkat,” lanjut Arlina.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Kabupaten Paser.
Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, fasilitasi modal, dan akses pasar harus lebih diintensifkan untuk memperkuat sektor-sektor tersebut. Tidak kalah penting, Fraksi Demokrat mengingatkan agar penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan seperti fakir miskin.
Selain itu, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya harus diperkuat dalam perubahan APBD ini. Hal tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam penutup pemandangan umum, catatan penting terkait penggunaan anggaran daerah. Ia mengingatkan agar setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, menghindari kegiatan seremonial yang kurang produktif.
Termasuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata serta berdampak positif bagi masyarakat luas. Pengawasan internal yang ketat dan transparan sangat diperlukan agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan.
Ia berharap bahwa masukan dan pemandangan umum ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbaikan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga Kabupaten Paser dapat semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.
“Berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya. (TW/Adv)
