PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam upaya mengurangi atau menghilangkan kemiskinan secara signifikan melakukan audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Upaya ini dilakukan guna menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan kemanusiaan yang sebagian masih dirasakan masyarakat Kabupaten Paser. Selain itu, guna mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser.
“Kami menyampaikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Paser dan berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui koordinasi dengan beberapa kementerian terkait,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Paser, saat ini sebanyak 5.213 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih dirasakan oleh 26.390 jiwa masyarakat. Selain itu, tercatat 204 Kepala Keluarga (KK) masuk kategori miskin ekstrem yang tersebar di 33 Desa di 6 Kecamatan dari 139 Desa di 10 Kecamatan.
Audiensi yang diinisiasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sinta Rosma Yenti ini, disambut baik Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. Melalui audiensi ini, Pemkab Paser menargetkan agar pengentasan kemiskinan di selatan Provinsi Kalimantan Timur (Kalim) ini dapat terselesaikan.
“Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pusat, diharapkan sebuah program yang dapat memberikan solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyediaan hunian yang layak,” ucapnya.
Lebih lanjut, Katsul menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat akan ada kesepakatan beberapa Kementerian terkait upaya penanganan kemiskinan di Indonesia yang juga melibatkan Pemerintah Daerah.
Kabupaten Paser berpotensi ditunjuk sebagai proyek percontohan untuk program percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu langkah strategis yang akan diambil yakni pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Paser.
Pewarta: TB Sihombing