PASER – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menyarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Paser untuk memfokuskan program pembangunan pada hal-hal yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Saran itu disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Paser 2025, di Sekretariat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (6/8/2025).
Tujuannya, agar setiap program Pemkab Paser turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya, perlu dilakukan transparansi pada setiap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan perumahan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya proyek fisik tanpa dampak,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah.
Selain itu, Pemkab Paser turut diminta lebih serius dalam mendukung ketahanan pangan. DPRD Kabupaten Paser berharap ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk bantuan bibit, pupuk dan alat pertanian di Kabupaten Paser.
“Sektor perikanan juga harus mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pendampingan dan pelatihan bagi nelayan,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Sri Noordianti.
Sementara terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser diminta untuk lebih memberikan edukasi terhadap pengelolaan sampah dan penanganan limbah. Banggar menyarankan peningkatan edukasi kepada masyarakat dan alokasi dana untuk pengelolaan limbah yang lebih modern.
Terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Paser, Banggar DPRD Kabupaten Paser juga meminta agar anggaran yang dialokasikan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Namun, lebih kepada meningkatkan keselamatan berkendara masyarakat.
“Dishub perlu memperhatikan peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi publik, seperti penambahan rambu-rambu lalu lintas dan perbaikan fasilitas terminal,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin.
Tidak hanya pada program. Banggar DPRD Kabupaten Paser turut menyoroti suguhan dara ekonomi makro yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi terkini. Pihaknya berhadap agar TAPD Kabupaten Paser serius dalam menyuguhan data yang sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami melihat ketidaksesuaian antara angka-angka yang ditargetkan pada 2025. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan terlalu tinggi, sementara kami melihat daya beli masyarakat tidak mengalami perkembangan,” kata Anggota Banggar DPRD Kabupaten Paser, Basri.
Bagi Basri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser terkait pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencerminkan kondisi riil.
Pelaksanaan rapat itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendrawan Putra yang didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, M. Iskandar Zulkarnain.
Tujuan rapat itu, kata Hendra Wahyudi, sebagai bentuk pengawasan dan masukan dari Banggar untuk TAPD Kabupaten Paser untuk menyempurnakan dokumen KUA dan PPAS APBD Perubahan 2025. Selain itu, agar anggaran yang disusun lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. (TW/Adv)
