JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah meninjau ulang sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai program akan lebih efektif apabila difokuskan kepada kelompok yang benar-benar mengalami persoalan gizi dan keterbatasan akses pangan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan evaluasi tidak cukup dilakukan hanya pada level pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah juga perlu membenahi desain program beserta arah kebijakan anggarannya agar lebih tepat sasaran.
JPPI menilai pendekatan universal yang diterapkan saat ini perlu dikaji ulang dan diganti dengan skema yang lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Evaluasi total desain program. Menghentikan pemaksaan program untuk semua kalangan dengan target yang salah. Sebaiknya jangan untuk semua, tapi targeted bagi mereka yang punya masalah gizi dan terkendala akses pangan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).
Selain perubahan sasaran penerima manfaat, JPPI juga meminta pemerintah membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran Program MBG kepada publik agar pengawasan dapat dilakukan secara transparan.
“Audit transparansi institusi. Membuka seluruh tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN kepada publik, serta harus membangun fondasi sistem pencegahan korupsi yang kokoh,” katanya.
JPPI juga mengingatkan agar besarnya anggaran Program MBG tidak mengurangi alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Koreksi kebijakan anggaran. Mengembalikan marwah anggaran fungsi pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan agar tidak tergerus oleh program MBG,” tutup Ubaid.
Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.
